 |
| FOTO : ISTIMEWA |
JAKARTA, AKTIFLAB - Ketua Umum Serikat Rakyat Indonesia (Sakti ) Standar Kiaa Latief mengatakan Korupsi di Indonesia merajalela karena watak birokrasi rente (menghisap) yang merupakan warisan genetika kekuasaan Orde Baru, termasuk di lingkungan dunia pendidikan.
Menurut Kiaa, korupsi yang terjadi di dunia pendidikan merupakan cermin dari kegagalan sistem pendidikan di Indonesia yang tidak menumbuh kembangkan nilai-nilai etik dan moral dalam implementasinya.
“Lemah dan hancurnya wibawa hukum dalam menegakkan keadilan. Hukum tidak lebih sebagai alat kepentingan dari kekuasaan dan kaum pemilik modal,”jelasnya.
Khusus di lingkungan pendidikan adalah para pelaku bisnis yang bergerak di sektor pendidikan, baik infrastruktur maupun industri kelengkapan pendidikan.
Sebelumnya, pemerintah Propinsi DKI Jakarta diminta terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran pendidikan di lingkungan DKI Jakarta.
Ini mesti dilakukan agar kebocoran dan penyelewengan bisa ditekan dan bisa berdampak pada peningkatan kualitas dan sumber daya manusia.
Bahkan alokasi anggaran pendidikan di DKI Jakarta tiap tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 Rp. 5,46 triliun, tahun 2011 Rp. 7,54 triliun, dan tahun 2012 mencapai Rp. 9,78 triliun. Temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) semester II 2012, sebanyak 33,3 persen dari anggaran itu diduga disalahgunakan.
“Anggaran pendidikan menjadi sasaran empuk untuk dikorupsi,” ujar Siti Juliantari, Monitoring Indonesian Corruption Watch (ICW), kepada LICOM, Kamis (24/01/13)lalu .
Seperti diketahui, Hasil laporan yang dihimpun ICW sepanjang tahun 2012, tercatat setidaknya ada 40 kasus korupsi yang terungkap. Dari 40 kasus itu, modus yang paling sering digunakan adalah laporan fiktif, pengembungan harga, pungutan liar, penggelapan, dan penyelewengan anggaran. “Perbaikan tata kelola anggaran menjadi solusi persoalan ini,” tegas Siti.
Sumber: lensaindonesia.com
Editor: AKTIFLAB
