 |
| FOTO: ISTIMEWA |
BOYOLALI, AKTIFLAB.com -- Biaya akomodasi senilai Rp5 juta yang rencananya dibebankan kepada setiap siswa yang dinyatakan lolos seleksi Audisi Duta Seni dan Misi Kebudayaan Pelajar ke Eropa, menuai kritikan pedas dari kalangan DPRD Boyolali. Mereka menilai kebijakan itu akan sangat memberatkan bagi siswa, terutama jika siswa berasal dari keluarga tak mampu.
Sebagai informasi, pembebanan biaya akomodasi bagi siswa yang akan menjadi Duta Seni ke Eropa itu pernah dikemukakan Bupati Boyolali, Seno Samodro, saat memberikan pembekalan, Rabu (6/2/2013) lalu.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Boyolali, Agus Ali Rosyidi, tidak seharusnya biaya akomodasi tersebut dibebankan kepada para siswa.
“Itu kan program Pemkab? Seharusnya sudah diperhitungkan oleh dinas terkait yang punya program itu? Tapi mengapa ada biaya yang harus dibebankan ke siswa yang akan dikirim ke sana [Eropa]? Anggaran yang sudah dialokasikan di APBD sangat besar, Rp1,04 miliar lho? Masa siswa dan orangtuanya harus dibebani?” ujar Agus Ali ketika ditemui wartawan di Gedung Dewan Boyolali, Jumat (8/2/2013).
Terkait dengan penggunaan anggaran untuk pengiriman Duta Seni, Ali mempertanyakan apakah para pendamping dalam tim itu juga dibebani dengan biaya-biaya untuk bisa mengikuti program tersebut ke Eropa.
“Lalu anggaran Rp1,04 miliar itu untuk apa saja? Hla kalau untuk pendampingnya, seperti pejabat Pemkab yang mengiringi perjalanan itu, guru ataupun personel lainnya, apa juga dibebani dengan biaya-biaya seperti itu? Pastinya tidak kan? Lalu kenapa siswa justru dibebani biaya seperti itu? Semestinya kalau untuk program pengembangan Boyolali, mengemban misi kebudayaan, semua biaya ya harus ditanggung APBD,” tegas Ali yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) itu.
Hal senada dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Mulyanto.
“Mungkin bagi beberapa orangtua siswa ekonominya mampu, tidak keberatan dengan dibebankannya biaya tersebut kepada mereka. Bagi mereka mungkin itu sebuah kebanggaan karena anaknya bisa terpilih sebagai duta seni ke luar negeri. Tapi kalau siswa dari keluarga tidak mampu bagaimana? Apalagi program itu program Pemkab, semestinya ditanggung penuh oleh APBD, atau kalau tidak, pihak sekolah yang menanggung,” kata Mulyanto.
Ali menambahkan dibutuhkan transparansi yang jelas dalam penggunaan anggaran untuk program pengiriman Duta Seni tersebut.
Sumber : Solopos
Editor : Azka
