 |
|
ILUSTRASI. (FOTO : ISTIMEWA) |
DEPOK, AKTIFLAB.com -- Pemerintah melalui
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh sangat serius untuk
mengatasi permasalahan anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu.
Beliau mengajak seluruh kepala dinas pendidikan, baik provinsi maupun
kabupaten/kota untuk membuka posko, guna mengurangi jumlah siswa putus
sekolah.
"Pada tahun ajaran mendatang, saya mengajak para kepala dinas untuk membuka posko-posko untuk mencari siapa siswa di wilayah Bapak, Ibu, yang tidak melanjutkan atau yang tidak sekolah pada usia sekolah. Kita cari mereka, kita ‘tangkap’ untuk kita masukkan ke sekolah," kata Nuh. Pernyataan Mendikbud tersebut juga merupakan himbauan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam melihat permasalahan ini di lingkungan sekitar.
Jumlah angka putus sekolah pada berbagai jenjang di Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut kebanyakan dialami oleh kalangan masyarakat kelompok ekonomi rendah.
"Karena jenjang pendidikan dasar adalah wajib, maka saya mengajak para kepala dinas bekerja sama dengan para kepala sekolah dan guru di masing-masing untuk membuka posko memantau siswanya yang tidak melanjutkan ke sekolah atau putus sekolah, kita harus mencarikan jalan keluar agar mereka tetap sekolah, tidak putus sekolah," katanya. Mendikbud memaparkan, secara nasional angka partisipasi kasar (APK) memang sudah cukup bagus. Namun, jika dilihat secara detail, masih ada daerah yang APK-nya dibawah rata-rata nasional.
Demikian juga soal angka putus sekolah, yang masih cukup besar. Pada jenjang SD, khususnya dari kelompok ekonomi paling rendah, masih ada sekitar 13 persen secara nasional yang tidak tamat SD. Artinya, mereka putus sekolah sebelum tamat. Sementara, dari mereka yang lulus SD sebesar 87 persen, hanya 56,7 persen yang melanjutkan.
Mendikbud berharap, melalui posko itulah maka ke depan, angka putus sekolah diberbagai jenjang akan bisa teratasi, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan akan maksimal.
Penulis : Idham Azka
"Pada tahun ajaran mendatang, saya mengajak para kepala dinas untuk membuka posko-posko untuk mencari siapa siswa di wilayah Bapak, Ibu, yang tidak melanjutkan atau yang tidak sekolah pada usia sekolah. Kita cari mereka, kita ‘tangkap’ untuk kita masukkan ke sekolah," kata Nuh. Pernyataan Mendikbud tersebut juga merupakan himbauan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam melihat permasalahan ini di lingkungan sekitar.
Jumlah angka putus sekolah pada berbagai jenjang di Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut kebanyakan dialami oleh kalangan masyarakat kelompok ekonomi rendah.
"Karena jenjang pendidikan dasar adalah wajib, maka saya mengajak para kepala dinas bekerja sama dengan para kepala sekolah dan guru di masing-masing untuk membuka posko memantau siswanya yang tidak melanjutkan ke sekolah atau putus sekolah, kita harus mencarikan jalan keluar agar mereka tetap sekolah, tidak putus sekolah," katanya. Mendikbud memaparkan, secara nasional angka partisipasi kasar (APK) memang sudah cukup bagus. Namun, jika dilihat secara detail, masih ada daerah yang APK-nya dibawah rata-rata nasional.
Demikian juga soal angka putus sekolah, yang masih cukup besar. Pada jenjang SD, khususnya dari kelompok ekonomi paling rendah, masih ada sekitar 13 persen secara nasional yang tidak tamat SD. Artinya, mereka putus sekolah sebelum tamat. Sementara, dari mereka yang lulus SD sebesar 87 persen, hanya 56,7 persen yang melanjutkan.
Mendikbud berharap, melalui posko itulah maka ke depan, angka putus sekolah diberbagai jenjang akan bisa teratasi, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan akan maksimal.
Penulis : Idham Azka
